Patroli bersama antara pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina di perairan Filipina Selatan, diupayakan agar bisa segera direalisasikan.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyebut patroli yang sudah disepakati perwakilan sejumlah negara pada April lalu itu, dapat mengantisipasi kasus penculikan oleh kelompok bersenjata asal FilipinaSelatan.
Kata dia, pemerintah Indonesia tidak hanya menunggu sikap pemerintah Filipina, akan tetapi sudah sampai pada tahap menekan pemerintah Filipina, agar tidak ada lagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera.
"Ya bukan hanya menunggu, tapi selalu mendesak supaya segera," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016)
Jusuf Kalla, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menyurati Rodrigo Duterte untuk memastikan rencana patroli bersama.
Selain itu Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Luar Negri (Menlu), Retno LP. Marsudi bahkan sudah pergi ke Filipina.
Bila patroli bersama tidak terealisasi, maka keamanan di perairan Filipina Selatan tidak akan stabil. Maka kapal pun akan dilarang melintasi wilayah di mana penculikan kerap terjadi itu.
Kapal kapal dari Indonesia pun juga tidak akan mengambil resiko. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan hal itu akan berdampak buruk bagi Filipina, karena pasokan batu bara mereja mayoritas dari Indonesia.
"Kalau batu bara ini langka, ini mungkin setengah listrik di Selatan di Filipina itu akan berhenti, jadi Filipina juga punya resiko," katanya.
Pemerintah Indonesia juga sudah mengingatkan pemerintah Filipina, soal ancaman kelangkaan batu bara itu.